Platform media sosial X berpotensi diblokir di Inggris menyusul maraknya penggunaan chatbot Grok AI untuk membuat gambar seksual tanpa persetujuan. Pemerintah Inggris menyatakan siap mendukung langkah tegas regulator jika pelanggaran terus berlanjut.
Menteri Teknologi Inggris Liz Kendall menegaskan dukungannya kepada Ofcom untuk memblokir akses X di Inggris apabila perusahaan tersebut tidak mematuhi Online Safety Act.
Pemerintah Dukung Langkah Tegas Ofcom
Liz Kendall menyebut praktik manipulasi seksual terhadap gambar perempuan dan anak-anak sebagai tindakan yang âmenjijikkan dan tidak dapat diterimaâ. Oleh karena itu, ia meminta Ofcom bertindak cepat.
Berita Terkait
âUndang-Undang Keamanan Online memberi kewenangan untuk memblokir layanan digital di Inggris jika menolak patuh hukum,â ujar Kendall. Ia menegaskan pemerintah akan mendukung penuh keputusan tersebut.
Sementara itu, Downing Street menilai pembatasan fitur Grok hanya untuk pengguna berbayar sebagai langkah yang âmenghina korbanâ.
Ofcom Lakukan Penilaian Darurat
Ofcom mengonfirmasi telah melakukan kontak mendesak dengan pihak X dan menetapkan tenggat waktu klarifikasi. Regulator kini melakukan penilaian cepat untuk menentukan langkah selanjutnya.
Jika diperlukan, Ofcom dapat meminta perintah pengadilan. Langkah itu dapat mencegah pihak ketiga membantu X beroperasi atau memperoleh pendapatan di Inggris.
Grok AI Tuai Kecaman Publik dan Politik
Penggunaan Grok untuk membuat gambar seksual tanpa izin memicu kecaman lintas partai. Perdana Menteri Keir Starmer menyebut kasus ini sebagai tindakan âmemalukan dan menjijikkanâ.
Namun, sejumlah pihak menolak pemblokiran total. Pemimpin Reform UK Nigel Farage menilai larangan X berpotensi melanggar kebebasan berekspresi, meski mengakui praktik tersebut tidak dapat dibenarkan.
Korban Merasa Terhina dan Didehumanisasi
Sejumlah pengguna perempuan melaporkan Grok digunakan untuk mengedit foto mereka menjadi gambar berbikini atau setengah telanjang. Banyak korban mengaku merasa terhina dan kehilangan martabat.
Akademisi Dr Daisy Dixon menilai pembatasan fitur hanya sebagai solusi sementara. Ia menegaskan Grok perlu didesain ulang dengan pagar etika yang kuat.
Sementara itu, Internet Watch Foundation menyatakan pembatasan fitur tidak menghapus dampak kerugian yang telah terjadi. Lembaga tersebut bahkan menemukan indikasi gambar ilegal yang melibatkan anak-anak.
Tekanan Politik terhadap Pemerintah
Sejumlah anggota parlemen dari Partai Buruh mendesak pemerintah berhenti menggunakan X sebagai saluran komunikasi resmi. Mereka menilai keberadaan konten berbahaya di platform tersebut mengancam keselamatan publik.
Meski demikian, pemerintah menyatakan masih akan menggunakan X sambil menunggu hasil evaluasi regulator.
